Get Adobe Flash player

Kegiatan PBB 2013

penghargaan pad 6penghargaan pad 5

NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS                                   LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KAB. CIAMIS
NERACA                                                        NOMOR   : 13 TAHUN 2013
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011                                 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2013
 Continue reading 

DAFTAR KECAMATAN YANG BERPRESTASI

DAFTAR KECAMATAN YANG BERPRESTASI

DALAM PENCAPAIAN PENERIMAAN PAD

selengkapnya……..

Continue reading

PRESS RELEASE

KEGIATAN PENGHARGAAN PBB

penghargaan pad 6

  • Realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan Tahun Anggaran 2013 sebelum hari  jadi Kabupaten Ciamis Ke-371 sebesar Rp. 12.998.923.775,- atau sebesar 60,67% dari pokok ketetapan sebesar Rp. 21.426.740.503,-
  • Kecamatan yang mendapat penghargaan PBB sebelum hari jadi Kabupaten Ciamis Ke-371 sebanyak 6 Kecamatan di tambah 3 Kecamatan dengan target diatas Rp. 750.000.000,- bisa mendapat penghargaan dengan ketentuan minimal 80% yaitu : Kecamatan Padaherang, Kecamatan Cimerak dan  Kecamatan Pamarican. Sehingga masih tersisa 27 Kecamatan yang tidak  mendapat penghargaan karena tidak memenuhi kriteria penilaian, sedangkan desa dan kelurahan yang mendapat penghargaaan sebelum Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-371 sebanyak 149 Desa, sehingga masih tersisa 202 Desa dan 7 Kelurahan yang tidak menerima penghargaan karena tidak memenuhi kriteria penilaian. Continue reading

System E – Audit BPK mulai di terapakan pada Kabupaten Ciamis

 Sistem e-audit.Yaitu, pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa oleh BPK –seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Dengan sinergi data dengan pihak yang diperiksanya itu, nantinya BPK akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak, dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. “Konsep seperti ini kami sebut BPK  sinergi,” kata Ketua BPK, Hadi Poernomo. Penajaman implementasi BPK Sinergi itu dilakukan melalui strategi link and match. Dimulai dari mengidentifikasi sumber informasi apa saja dari lembaga negara, kementerian, BUMN, BUMD dan lain-lain, yang diperlukankan BPK. Data dan informasi ini dapat berupa data keuangan maupun non keuangan. Kemudian, data itu diolah dan digunakan dalam proses pemeriksaan secara elektronis. Continue reading

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)

SIPKDSIPKD merupakan aplikasi yang  dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.

Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,

Apa itu SIPKD ?

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Continue reading

gogreen

Recent Comments