Get Adobe Flash player

Renstra

BAB I

PENDAHULUAN

 A.   Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RENJA SKPD. “Dengan demikian RPJMD Kabupaten Ciamis menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis”.

Setiap SKPD di Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Strategis harus selaras dan berkesinambungan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijadikan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis selama lima tahun, oleh karena itu “RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2009-2014 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Ciamis maupun RPJMD serta RTRW Kabupaten Ciamis, sehingga keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka semua hak dan kewajiban Daerah yang keseluruhannya merupakan pengelolaan keuangan daerah, perlu dimenej secara tertib, taat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka penjabaran RPJMD Kabupaten Ciamis yang diimplementasikan setiap tahunnya melalui RKPD Kabupaten Ciamis, akan dijadikan pedoman bagi dokumen perencanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ciamis” .

Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ciamis. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden ”Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)….diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Wakil Bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).

Selanjutnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP), rencana stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.        Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem petanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dan bertanggungjawab.

 B.   Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 – 2014 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah secara optimal mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 – 2014 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

 C.   Landasan Hukum

  1. Landasan Idiil : Pancasila
  2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
  3. Landasan Operasional :
    1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000.
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
    5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan.
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Hibah
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  8. Tentang RPJP
  9. Tentang RPJMD

D.   Hubungan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 merupakan RPJMD tahap II dari RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, sehingga dalam penyusunannya berpedoman pada arah dan kebijakan pembangunan dalam RPJPD tersebut. Selain itu, RPJM Daerah ini juga telah disinergikan dengan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

Berkaitan dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, RPJM Daerah dijabarkan ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ciamis untuk setiap tahunnya. Selanjutnya dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ciamis.

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai media penilaian pelaksanaan Renstra dan atau pertanggungjawaban Bupati.

Pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan Renstra mengacu kepada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD Kabupaten) atau Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2009 dilakukan dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategi yang akan di hadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangakan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang terbagi menjadi common goals yang merupakan kegiatan lintas sektor dan memerlukan sinergitas yang tinggi lintas SKPD, serta prioritas pembangunan non common goals yang merupakan kegiatan sektoral yang dikerjakan oleh SKPD secara mandiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 E.  Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistimatika penulisan Rencana Stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

BAB I      PENDAHULUAN

                 Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, landasan hukum dan sistimatika penyusunan rencana stratejik.

BAB II     TUGAS POKOK DAN FUNGSI

                 Bab ini menguraikan tentang peranan sebagai SOPD dalam mendukung terselenggaranya Pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan sebagian urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

BAB III    GAMBARAN UMUM MENGENAI KONDISI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

                 Bab ini menguraikan tentang kondisi umum saat ini meliputi permasalahan, identifikasi faktor internal dan identifikasi faktor eksternal serta menguraikan tentang kondisi yang diharapkan dan proyeksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dan hasil kinerja yang ingin dicapai.

BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

                 Bab ini menguraikan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran secara spesifik, terukur, dapat dipercayai dan dari segi waktu, selain itu menguraikan tentang strategi mencakup konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta menguraikan tentang kebijakan.

BAB V     PROGRAM DAN KEGIATAN

                 Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan pokok sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah juga menguraikan tentang Program dan Kegiatan lintas SOPD sesuai kerjasama dengan mitra SOPD serta menguraikan pula mengenai Program dan Kegiatan kewilayahan sesuai kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya.

BAB VI    PENUTUP

                 Bab ini memuat mengenai kaidah pelaksanaan yang merupakan penjelasan SOPD sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Rencana Stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah juga menguraikan tentang dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta menguraikan catatan dan harapan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

gogreen

Recent Comments